banner ad

REFORMULASI GBHN (1)

(MENGUATKAN KEDUDUKAN PEDOMAN

PEMBANGUNAN NASIONAL[1])

Ir  H  Cholid Mahmud,  MT

Anggota DPD RI Dapil DIY

SALAH  satu hasil amandemen yang  krusial terhadap UUD 1945 adalah hilangnya GBHN sebagai pedoman atau haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional. GBHN ini hilang seiring dengan berubahnya tugas lembaga MPR sebagai konsekuensi dari berubahnya posisi kelembagaannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tingi negara sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, yaitu presiden, DPR, DPD, MA, BPK, dan MK.

Hilangnya GBHN berarti hilangnya sarana pemandu pelaksanaan pembangunan nasional yang telah terbukti mampu memandu ORBA melaksanakan kegiatan pembangunan berturut-turut sejak dari 1973 sampai 1998.  Dengan GBHN rezim ORBA melaksanakan pembangunan secara bertahap dari satu capaian pembangunan yang mampu diraih pada satu periode pemerintahan kecapaian berikutnya yang lebih tinggi pada periode pemerintahan berikutnya. Dengan GBHN pembangunan dapat dilaksanakan secara terencana, terkendali dan terevaluasi .  Karena posisinya yang krusial sebagai pemandu pelaksanaan pembangunan maka GBHN yang hilang harus ada penggantinya. Karena itulah di era reformasi ini muncul RPJPN yang oleh rezim pembuatnya dimaksudkan sebagai pengganti GBHN.

Belakangan RPJPN mendapat banyak tangapan kritis karena dianggap tidak representatip sebagai pengganti GBHN, alias tidak kredibel untuk disebut sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan.  Fenomena pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah dan antar daerah yang saling tidak sinkron karena jalan sendiri-sendiri yang terjadi saat ini ditengarai sebagai bukti nyata inkredibiltas  tersebut.

Untuk dapat segera kembali ke rel  yang benar dalam pelaksanaan pembangunan maka konsep perencanaan pembangunan harus segera dibenahi. Pertanyaannya adalah apakah konsep itu berupa kembali kepada konsep GBHN atau cukup  dengan merevitalisasi konsep RPJPN yang dimiliki saat ini? Atau memunculkan sebuah alternatip konsep baru lagi?

GBHN  vs  RPJPN

Di era ORBA landasan pembangunan yang paling dasar setelah UUD 1945 adalah keputusan MPR, saat MPR secara kelembagaan masih menjadi lembaga tertinggi negara. Dan salah satu  keputusan MPR yang menjadi landasan paling dasar pembangunan adalah GBHN.  Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 (pra perubahan) pasal 3 yang menyatakan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

Terhadap bunyi pasal 3 UUD 1945, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa  oleh Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang, kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa GBHN disusun lima tahun sekali karena alasan untuk mengakomodasi perkembangan dan dinamika paling mutakhir yang berkembang di masyarakat.  Dengan demikian diharapkan GBHN akan bersifat responsif  dan uptodate terhadap problem-problem masyarakat.

Dalam prakteknya GBHN telah dibuat sebanyak 6 kali (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 (berusia hanya 6 bulan)) membersamai 32 tahun kepemimpinan ORBA di bawah hanya seorang presiden, jenderal Suharto. Ini artinya,  MPR sejak 1973 senantiasa melakukan tugas rutinnya menyusun GBHN untuk dimandatkan pelaksanaannya kepada presiden yang diangkatnya yang orangnya itu-itu juga, jenderal Suharto.

Dalam melaksanakan GBHN yang bersifat lima tahunan rezim ORBA membuat  REPELITA yang didalamnya termuat rencana teknis pelaksanaan GBHN.  REPELITA ini sempat terlaksana juga 6 kali seiring dengan GBHNnya. Penyusunan program REPELITA ditugaskan kepada BAPPENAS dengan berdasarkan pada GBHN yang merupakan produk MPR di samping berfungsi sebagai arahan juga sekaligus menjadi pedoman evaluasi terhadap presiden sebagai mandataris MPR dalam melaksanakan tugasnya. Sukses-gagal pesiden akan dilihat dari sejauh mana preseiden mampu melaksanakan amanat MPR yang tertuang dalam GBHN.

Agar materi GBHN selaras dengan kondisi dan aspirasi masyarakat maka dalam mekanisme penyusunannya telah dibuat sedemikian rupa sehingga proses tersebut menjangkau aspirasi masyarakat sejak dari lapisan bawah [2], proses     tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat di setiap level dikehendaki dapat terserap seluruhnya.  MUSBANGDES merupakan penyerapan aspirasi yang dilaksanakan di tingkat desa, Temu karya UDKP di tingkat kecamatan, RAKORBANG DT II ditingkat Kotamadya/Kabupaten, RAKORBANG  DT I di tingkat propinsi,  dan terakhir di tingkat nasional.

Dalam pelaksanaannya alur penyerapan aspirasi tersebut dapat berjalan walaupun tidak selalu bisa konsisten menyentuh lapiran masyarakat awam. Dalam banyak pengamatan lapangan ketika itu menemukan bahwa di forum-forum penyerapan aspirasi tersebut yang hadir atau  dihadirkan adalah selalu lembaga “representatif” masyarakat. Kalau  di tingkat desa yang hadir adalah  LKMD sedangkan di tingkat DT II yang hadir adalah wakil pemerintah dan anggota DPRD, itupun panitia anggaran.  Bukan masyarakat awam langsung. Karena itulah  tidak bisa dijamin apakah suara aspirasi masyarakat murni telah benar-benar tersampaikan.

Faktanya tidak sedikit keluhan yang muncul di tingkat masyarakat terkait dengan tidak sesuainya program pembangunan yang ditawarkan pemerintah dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya.  Ketidaksesuaian itu menyentuh  baik  program yang bersifat pegembangan SDM, pembangunan phisik, atapun yang berifat bantuan. Teori prosesnya bottom up tetapi rasa nyatanya topdown.

Selanjutnya, setelah  mekanisme-mekanisme penyusunan rencana pembangunan telah dibuat sedemikian bagus seperti itu, bagaimanakah implementasinya dalam pembuatan GBHN ?  Pessimis! Ada seorang peneliti ketika itu mengatakan bahwa dinamika yang berubah-ubah dalam masyarakat ternyata tidak serta merta tercermin ke dalam GBHN yang rutin disusun MPR setiap lima tahun itu. (Bersambung ke Reformulasi GBHN-2)


[1] Makalah ini  untuk disampaikan Pak Cholid dalam Focus Group Discussion  tentang “Reformulasi Model GBHN: Upaya Mewujudkan Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah”, Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Kamis, 6 September 2012, 08.00 – 15.30 di Hotel Phoenix, Yogyakarta.

[2] Sumber: Makalah  Deddy Supriady Bratakusumah, “ Implikasi Perubahan UUD 1945 tterhadap Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional”

 

Filed Under: Opini

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.