Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DIY Cholid Mahmud meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kritis terhadap besaran royalti yang dijanjikan perusahaan penambang pasir besi (PT Jogja Magasa Iron). Di beberapa daerah, janji royalti kerap diingkari.

“Perusahaan menjanjikan royalti hingga 3 persen, tetapi 3 persen dari jumlah berapa? Itu yang tidak diketahui pemerintah daerah,” ujar Cholid di depan Wakil Bupati Kulon Progo Mulyono saat kunjungan kerja ke Wates, Kulon Progo, Senin (29/3). Menurut Cholid, perusahaan tambang selalu menjanjikan royalti dan pembagian keuntungan yang besar kepada pemerintah daerah agar izin usahanya dimudahkan.

Pengingkaran janji perusahaan tambang sudah terjadi di banyak daerah. Cholid menyebut Riau dan Papua sebagai contoh. Kenaikan pendapatan daerah dari sektor pertambangan yang semula diperkirakan tinggi tidak sebesar yang diperkirakan karena diakali perusahaan tambang. Apalagi, pemberian royalti dari perusahaan tambang biasanya tidak tunai dengan metode perhitungannya rumit.

Oleh karena itu, Cholid minta Pemkab Kulon Progo tegas dalam perjanjian kerja dengan PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku penambang, khususnya dalam bidang royalti. Pemkab harus memastikan memiliki akses mengetahui neraca keuangan perusahaan. Dengan demikian, segala perhitungan royalti jelas dan Pemkab tidak tertipu.

Janji dialog

Menanggapi hal ini, Mulyono berjanji akan berdialog dengan penambang. Namun, sejauh ini PT JMI masih sibuk menyelesaikan dokumen kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan (KA- Amdal) sehingga belum dijadwalkan bertemu dengan Pemkab.

Sesuai perjanjian dalam kontrak karya, PT JMI akan memberikan dana pembangunan masyarakat (community development) sebanyak 1,5 persen dan dana pembangunan daerah (regional development) juga sebanyak 1,5 persen dari total nilai penjualan. Total royalti yang akan diberikan PT JMI untuk pendapatan daerah Kulon Progo diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun per tahun.

“Pendapatan sebesar itu akan membuat Kulon Progo menjadi kabupaten dengan anggaran terkuat di seluruh Pulau Jawa,” ujar Mulyono berandai-andai.

Dengan pendapatan Rp 1 triliun per tahun, Kulon Progo akan melepaskan diri dari ketergantungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pemerintah pusat. Selama beberapa tahun terakhir, pendapatan asli daerah Kulon Progo hanya menyumbang 7-8 persen dari total APBD sekitar Rp 500 miliar. Sisa anggaran yaitu lebih dari 90 persen dibantu pemerintah pusat.

Sumber : Kompas

Mencermati masalah ini,  anggota DPD RI dari DIY H. Cholid Mahmud di Kantor Cholid Mahmud Center, Warungboto, Kamis sore kemarin menyatakan, “Polemik ini selamanya akan  berlangsung terus menerus tak pernah selesai selama UUK tidak segera dituntaskan. Oleh karena itu, saya mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan UUK DIY. Masyarakat DIY rasanya sudah terlalu lama dan capek menanti penyelesaian Undang-Undang Keistimewaan itu!” tegasnya.

Bagi Cholid  Mahmud yang bukan keturunan HB atau PA tetapi memiliki darah keturunan Sultan Hadiwijoyo (Joko Tingkir) itu,   pemilihan terbatas ataupun penetapan itu tidak masalah asalkan Sang Gubernur nantinya memang memiliki kemampuan dan komitmen kuat menjadikan “tahtanya” untuk melayani dan mensejahterakan rakyat nya. Bagi dirinya yang lebih penting adalah esensi-esensi keistimewaan, termasuk jati diri DIY ke depan diatur secara lengkap dan gamblang dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut.“

“Saat ini saya kira waktu yang tepat bagi semua elemen masyarakat untuk mencermati kembali secara saksama pengaturan esensi-esensi keistimewaan DIY itu. Semua elemen masyarakat DIY seyogyanya mempergencar kembali masukan lebih jeli dan lebih rinci terhadap UU yang akan menjadi payung hukum eksistensi DIY ini. Di sisi lain, proses pembahasan RUUK yang saat ini sudah masuk di Balegnas DPR segara dimulai lagi. Yang Penting, pembahasannya segera dimualai lagi. Logikanya, jika tidak segera dimulai lagi, mana mungkin UUK itu bisa segera selesai?”  tanyanya

Tak dapat dimungkiri, wilayah kesultanan Yogyakarta atau ”nagaragung” DIY adalah salah satu basis PDI-P. Sejak Pemilu 1971, eksistensi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di bumi Mataram terus menguat. Meskipun pada era Orde Baru tak luput dari ”kuningisasi” Partai Golkar, tetapi kantong-kantong PDI-P di DIY tetap hidup. Terbukti, pada pemilu pertama pascareformasi, partai tersebut berhasil memenangi semua daerah pemilihan di DIY dengan perolehan suara mencapai 35,65 persen dari total suara sah.

Hegemoni PDI-P masih berlanjut pada Pemilu 2004 meskipun satu daerah pemilihan, Kabupaten Gunung Kidul, terlepas dari rengkuhan. Perolehan suara terbanyak di kabupaten terluas di DIY ini direbut Golkar. Sementara itu, Partai Amanat Nasional semakin ketat membayangi PDI-P di empat daerah pemilihan lainnya. Secara umum, perolehan suara terbanyak di tingkat provinsi tetap dikuasai partai kepala banteng. Kejayaan partai tersebut berlanjut pada pemilihan kepala daerah. Dari lima kabupaten/kota di DIY, tiga di antaranya berhasil dimenangi bupati petahana (incumbent) yang berasal dari PDI-P, yaitu Idham Samawi (Bantul), Ibnu Subiyanto (Sleman), dan Toyo S Dipo (Kulon Progo).

Namun, tanduk banteng tak lagi melentingkan perolehan suara PDI-P ke peringkat atas pada Pemilu Legislatif 2009. Kemenangan di empat kabupaten/kota di DIY pada pemilu lima tahun lalu tak satu pun yang berhasil dipertahankan.

Sebaliknya, Partai Demokrat sukses melambungkan suaranya di tiga daerah pemilihan yang menjadi basis PDI-P, yakni Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Padahal, Bupati Bantul dan Sleman masih dijabat orang dari PDI-P. Kabupaten Kulon Progo pun lepas dari genggaman setelah dimenangi PAN. Dari lima wilayah DIY, hanya Kabupaten Gunung Kidul yang tidak berubah. Daerah yang sejak Pemilu 2004 direbut Golkar tersebut kembali dimenangkan partai berlambang beringin ini.

Tak hanya PDI-P yang luput mempertahankan suaranya di ”kandang sendiri”. Suara Partai Kebangkitan Bangsa di DIY pun ”terjun bebas” dalam pemilu kali ini. Perolehan suara partai yang sempat dilanda badai internal perebutan kepengurusan antara kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar menjelang Pemilu 2009 tersebut tergerus banyak. PKB keluar dari peringkat lima besar partai pemenang pemilu legislatif di DIY, tergusur oleh Partai Keadilan Sejahtera yang semakin mengokohkan eksistensinya di peringkat kelima.

Bongkar pasang

Perubahan konstelasi perolehan suara partai di DIY tak urung membawa perubahan pula pada komposisi anggota legislatif dari provinsi ini dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat. PAN yang pada Pemilu 2004 berhasil merebut dua kursi di Senayan harus merelakan satu kursi untuk Demokrat. Terjadi pula bongkar pasang personel partai yang akan berkiprah di gedung dewan di Jakarta.

Dari delapan jatah kursi DPR untuk DIY, lima di antaranya ditempati ”wajah baru”. Hanya legislator dari PAN, PKS, dan satu wakil dari PDI-P, yaitu Eddy Mihati, yang sudah mengecap pengalaman politik di tingkat pusat pada periode lalu.

Kesempatan bagi anggota legislatif dari DIY untuk ke Senayan pada pemilu kali ini terbuka luas sebab sejumlah legislator yang lolos ke DPR pada periode sebelumnya tidak lagi mencalonkan diri lewat DIY. Mereka tak lagi menjadi kompetitor bagi sesama calon anggota legislatif dari partainya.

GBPH Joyokusumo dari Golkar dan Soetardjo Soerjoguritno dari PDI-P, misalnya, tak lagi tercantum namanya sebagai calon anggota legislatif dari DIY pada Pemilu 2009. Padahal, Joyokusumo yang juga adik dari Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY dan pemimpin Keraton Yogyakarta, adalah salah satu penghimpun suara bagi Golkar di DIY. Sementara Soetardjo yang memilih bertarung untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah DIY juga tak berhasil melaju ke Senayan.

Dalam komposisi baru legislator dari DIY untuk kursi DPR kali ini, hanya ada satu perwakilan perempuan yang berhasil mendudukinya, padahal pada pemilu sebelumnya mencapai tiga perempuan.

Para wakil rakyat dari DIY, bisa dibilang, telah memiliki bekal pengalaman dalam dunia politik praktis. Selain berpengalaman sebagai anggota DPRD DIY, dua legislator, yaitu Djuwarto (PDI-P) dan Gandung Pardiman (Golkar), adalah ketua dewan pimpinan daerah/wilayah tingkat provinsi untuk partainya masing-masing. Agus Sulistiyono terakhir aktif di Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD DIY, sedangkan Agus Bastian menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY. Adapun Roy Suryo Notodiprodjo adalah Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat.

Bongkar pasang anggota juga terjadi di tubuh DPD DIY. Dua anggota baru, yaitu Cholid Mahmud dan Muhammad Afnan Hadikusumo, muncul mendampingi ”pemain lama” Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Abdul Hafidh Ashrom. Meskipun perolehan suara Cholid berhasil mengungguli Hafidh, tetapi masih jauh di bawah perolehan suara GKR Hemas. Permaisuri Gubernur DIY yang banyak berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan tersebut meraih mayoritas suara, mencapai 52,61 persen dari seluruh suara pemilih DIY untuk DPD.

Terlepas dari bongkar pasang legislator dan DPD dari DIY, para wakil rakyat tersebut memikul amanat penting masyarakat Yogyakarta. ”Kawulo” Ngayogyakarta menanti kiprah mereka dalam mewujudkan Undang-Undang Keistimewaan DIY selekasnya, satu soal yang ”diwariskan” para wakil dalam periode sebelumnya.

Sumber: okepemilu.blogspot

Urutan lengkap hasil quick count sebagai berikut:
1. GKR Hemas (49,46%)
2. Hafidh Asrom (14,3%)
3. Cholid Mahmud (10,03%)
4. Afnan Hadikusumo (6,5%)
5. Subechi (4,73%)
6. Sutardjo Surjoguritno (3,72%)
7. Sugito (3,7%)
8. Idham Ibty (3,31%)
9. Sulistya (1,48%)
10. Anggoro Rahardjo (1,02%)
11. Wahyu witono (0,91%)
12. Tigan Solin (0,78%).

Profil H. Cholid Mahmud, M.T.

Ir. Chalid Mahmud, M.T., adalah putra K.H. Zaenal Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Tengaran, Semarang. Putra kiai ini setelah lulus SMA I Salatiga melanjutkan kuliah S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Kemudian menempuh S2 di kampus yang sama dengan Spesialisasi Beton dan Teknologi Pasir. Karenanya, selain dikenal sebagai seorang ustadz dan da’i, keilmuan dan kepeduliannya pada saat terjadi gempa di DIY-Jateng 27 Mei 2006 yang lalu membawa beliau dikenal sebagai “pakar gempa bumi’” di Yogyakarta.

Mantan Ketua Umum Jama’ah Shalahuddin UGM (1989-1990) ini sejak dari mahasiswa sudah aktif berdakwah dan membina masyarakat DIY. Dosen Fakultas Teknik Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini bergiat di Biro Diklat dan Pengembangan DDII Perwakilan DIY, menjadi pembimbing haji di KBJH Multazam, serta mengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Islamic Centre AI-Muhtadin, Seturan, Yogyakarta. Bersama K.H. Drs. Sunardi Syahuri, beliau juga menjadi Pembina Konsorsium Yayasan MULIA yang menaungi pengelolaan sekolah-sekolah Islam Terpadu dari tingkat TKIT s.d. SMAIT di Kota Yogyakarta.

Anggota Komisi A dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Propinsi DIY dari PKS ini juga berkiprah menjadi Koordinator Kaukus Parlemen Bersih DIY. Oleh karenanya, pemahaman dan kepedulian beliau pada permasalahan dan aspirasi masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat tidak diragukan lagi.

Pengalaman Organisasi

* Ketua Umum Jamaah Shalahudin Masjid Kampus UGM, tahun 1986-1988.
* Pimpinan “Clapeyron” Majalah Mahasiswa Teknik Sipil UGM, tahun 1986-1987.
* Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), tahun 1990-sekarang.
* Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Islamic Center Al Muhtadin, Seturan, tahun 1996-sekarang.
* Pengurus KBI Haji Multazam – Ad Dakwah, tahun 1996-sekarang.
* Mantan Dekan FT UCY, tahun 1997-2004.
* Pembina Konsorsium Yayasan MULIA (TK IT, SD IT, SMP IT, SMA IT), tahun 2000-sekarang.
* Konsultan “Disaster Recovery Program” Aksi Cepat Tanggap (ACT), tahun 2006-sekarang.
* Pembina Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), tahun 2004-sekarang.
* Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DIY, tahun 2004-sekarang.
* Koordinator Kaukus Parlemen Bersih DIY, tahun 2006-sekarang.

sumber : http://forum.detik.com/14 April 2009

Perbedaan pandangan tersebut terkait pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur atau jabatan gubernur sebagai sultan. Perdebatan itu, tercantum dalam Pasal 18 Ayat A dan Ayat B. “Padahal kalau mau dipakai, dua-duanya itu sama,”tuturnya. Meski belum ada titik temu, Ida optimis RUU tersebut bisa segera rampung kalau pemerintah mau merenungkan kembali dan membangun dialog secara komprehensif dengan masyarakat Yogya.“Bicarakan dengan Sultan, serap aspirasi apa maunya masyarakat Yogya kemudian cari solusinya bagaimana?” saran Fauziyah kepada Rakyat Merdeka.

Hal sama dilontarkan anggota DPD asal Yogya Cholid Mahmud. Secara pribadi dirinya berpendapat RUU Yogya sebaiknya bisa segera diselesaikan. “Kalau memang dipandang perlu, ada duduk bersama stake holder, isinya apa disitu dibicarakan,” katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka. Cholid mengatakan, saat ini jabatan gubernur dalam masa perpanjangan dan akan berakhir pada Oktober 2010. Kalau tidak ada kepastian perundang-undangan sebelum akhir masa jabatan gubernur, dikhawatirkan akan jadi problem bagi proses berbangsa dan bernegara. ”Jika tidak selesai, bisa jadi beban masyarakat dan pemerintah,”tambahnya.

Ditanya apa keinginan warga Yogya pada RUU tersebut, Cholid menilai ada berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat Yogya terhadap RUU itu. ”Ya, memang ada yang menginginkan dipilih langsung, ada juga yang seperti yang sekarang, ada juga yang seide dengan pemerintah, beragamlah”ungkapnya.

Sementara, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Komisi II DPR memprioritaskan pembahasan RUU Yogya. Menurut Mendagri, RUU Yogya telah disepakati untuk dilanjutkan dan menjadi prioritas pembahasan. Prinsipnya, lanjut Mendagri, sebagian besar materi atau substansi RUU itu sudah ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR periode 2004-2009. ”Kecuali satu substansi yang mendasar yaitu masalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang belum disepakati,”katanya.

Tampaknya para anggota dewan lupa atau tidak menyadari bahwa publik mempunyai memori akan DPR yang sarat kasus suap, dan ingatan tersebut makin kuat dengan terus berulang dan makin banyak terungkap kasus korupsi hingga mendekati waktu Pemilihan Umum 2009 esok. Kasus suap yang terjadi beresiko terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Hal ini menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri dimana dalam hitungan 42 hari lagi, publik akan memilih anggota dewan secara langsung dalam pesta demokrasi tanggal 9 April 2009.

Kasus korupsi anggota dewan banyak dilakukan dalam bentuk suap. Padahal dalam kasus ini, fungsi Dewan ada pada posisi pengambil kebijakan. Kuat dugaan bahwa suap tidak hanya melibatkan 1 orang, karena penyusunan kebijakan yang memungkinkan terjadinya kasus suap memang tidak hanya dilakukan oleh perseorangan. Dalam beberapa kasus suap, uang hasil suap ini akan diserahkan ke partai politik. Menjadi sebuah peringatan keras bagi parpol bahwa tindakan ini adalah tindakan pembusukan demokrasi yang akan membuat masyarakat apatis terhadap institusi partai politik.

Suap di kalangan legislatif mengakibatkan dampak yang lebih kuat dan luas karena fungsi dari legislatif sebagai institusi penyusun perundangan. Berbeda dengan kalangan eksekutif yang berada di hilir pelaksanaan Undang-Undang, kalangan legisltif adalah hulu dari segala kebijakan yang akan diimplementasikan pada kehidupan publik, sehingga otomatis dampak negatif dari suap dan korupsi pun akan lebih meluas. Di parlemen, khusunya DPRD ada cara, yaitu korupsi pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindak, korupsi ini adalah korupsi yang paling vulgar dan nyata. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang yang telah memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai Rp.10,4 Miliar.

Masyarakat belajar dari apa yang dilihat dan didengarnya. Masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota dewan. Jangan sampai memilih orang yang mempunyai track record dan kemungkinan yang besar untuk melakukan suap dan korupsi. Masyarakat harus ekstra hati-hati dan waspada terhadap para calon yang berani mengeluarkan sejumlah besar uang untuk suara kita, karena ketika mereka nantinya duduk sebagai anggota dewan, bukanlah amanat rakyat yang akan dipikirkan melainkan bagaimana cara membayar hutang dan mengembalikan modal yang dikeluarkan, sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan tindakan korupsi. Mendasarkan pada hasil survei Transparency International Indonesia (TII), bahwa modus korupsi yang dilakukan parpol antara lain didorong keinginan kuat dari parpol untuk menguasai atau menempatkan orang-orangnya di perusahaan milik negara.

Track record menjadi kunci untuk memilih calon anggota dewan yang anti korupsi. Bila calon anggota dewan tersebut mempunyai latar belakang Lembaga Swadaya Masyarakat, maka telitilah LSM nya. Apakah transparan dalam menggunakan uang, ataukah sama korupnya dengan institusi DPR sekarang? Apabila calon anggota dewan tersebut diusung Partai Politik tertentu, maka cermatilah Partai Politik tersebut karena tanpa pembinaan kader yang baik, partai politk pun akan menjadi lahan subur terjadinya korupsi sehingga anggota dewan dari parpol akan sama korupnya. Apabila calon anggota dewan tersebut pernah menjadi anggota dewan, maka periksa kembali track recordnya. Apakah bercacat? Apakah pernah terkait kasus korupsi? Apakah pernah menjadi tersangka kasus korupsi? Semua itu harus menjadi catatan penting untuk menilai track record dari calon anggota dewan yang memperebutkan suara dukungan masyarakat. Banyak anjuran untuk menggunakan hak pilih dengan baik di Pemilu esok. Memilih anggota dewan yang anti korupsi adalah langkah pertama kita untuk membangun negara ini menuju pembangunan yang lebih baik dengan mengisi institusi legisltif dengan orang-orang pilihan yang tentu saja harus anti korupsi.

Cholid Mahmud,ST,MT.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD DIY

Pemilu 2009

Sudah sembilan kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilu yang akan kita lakukan 2009 mendatang merupakan pesta demokrasi yang ke-10. Dan Pemilu 2009 yang tinggal menghitung hari lagi, memberi andil besar dalam meningkatkan suhu perpolitikan nasional yang kini mulai memanas.

Eskalasi politik dalam Pemilu 2009 dikhawatirkan rawan sengketa. Sebagaimana dikuti dari berbagai media beberapa hari yang lalu, Ketua MK, Mahfud MD misalnya menyebutkan bahwa pemilu 2009 diprediksi akan rawan terjadi sengketa dan konflik. Hal ini disebabkan banyaknya partai politik peserta pemilu dan aturan ambang batas perolehan kursi di parlemen yang bisa memancing perkara. Senada dengan pernyataan tersebut, beberapa pihak pun beranggapan pesta demokrasi yang selalu diidentikkan dengan pesta rakyat menyimpan bara konflik yang sangat kontradiktif dan merugikan ketentraman dan kenyamanan masyarakat luas ketika terjadi gesekan antar caleg maupun Parpol sampai di tingkat basis massa.

Kekhawatiran ini agaknya terlalu berlebihan. Mengingatkan bangsa Indonesia memiliki sejarah pemilu yang cukup panjang dan sudah belajar dari 9 kali putaran pesta demokrasi. Dengan banyaknya pembelajaran ini bangsa Indonesia sepatutnya cukup bangga dengan pemilu damai yang berhasil dilakukan.

Pemilu pertama tercatat dilaksanakan tahun 1955, di usia 10 tahun Indonesia. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Pemilu berikutnya pun dilakukan beberapa tahun sesudahnya dengan baik.

Pemilu tahun 1999 menjadi contoh pula keberhasilan pemilu di Indonesia. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti.

Di rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2009 tidak hanya Pemilu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, namun juga Pemilihan Kepala Daerah. Kasus pada beberapa Pilkada memang tidak bisa dielakkan karena menandingkan calon head to head, antara pendukung satu melawan pendukung lain, dan dalam suatu kawasan terbatas. Namun Pemilu, akan melibatkan masyarakat senegara dengan kawasan yang luas. Secara psikologis bangsa Indonesia sebaiknya ingat dengan cita-cita bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, maka tidak perlu terlalu khawatir dengan Pemilu 2009 apabila telah melaksanakan sesuatunya sesuai dengan koridor yang ada.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2009. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2009 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 2004. Pemilu 2004 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnyalah bangsa Indonesia menatap Pemilu 2009 dengan optimisme untuk menentukan pemerintahan yang lebih baik.

Banjir Kota (Ilustrasi)

Hujan deras mengguyur Yogyakarta beberapa hari ini. Curah hujan yang tinggi di bulan Februari membuat setiap jengkal wilayah Yogyakarta basah. Tingginya curah hujan memang hal yang wajar sebagai bagian dari upaya musim penghujan dalam menunaikan kewajibannya. Sungai menjadi penuh dan sawah menjadi subur. Banyak manfaat dari melimpahnya air hujan ini. Namun ternyata curah hujan yang tinggi pulalah yang menyebabkan timbulnya bencana longsor yang terjadi di beberapa bagian di kota Yogyakarta.

Longsor adalah gerak massa batuan dalam jumlah besar. Dalam kamus bencana, sering dikaitkan dengan akibat yang merugikan. Untuk memahami bahasa bencana maka diperlukan pemahaman kenapa bencana tersebut bisa terjadi. Daerah barat dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah dengan tanah yang cukup tebal, dengan batuan yang kurang kompak. Minimnya tutupan vegetasi juga menjadi penambah faktor terjadinya longsor. Tiga kondisi inilah yang membuat wilayah barat Yogyakarta seperti Kulon Progo menjadi daerah yang rawan longsor. Sudah cukup banyak contoh bencana longsor yang terjadi telah merenggut banyak nyawa dan kerugian. Hal ini pastinya tidak kita inginkan untuk terjadi lagi.

Upaya antisipasi bencana longsor sepatutnya menjadi kerja yang padu dari semua pihak. Antara masyarakat, pemerintah dan elemen-elemen di antaranya. Masyarakat perlu disadarkan akan ancaman bencana longsor di daerahnya. Bencana longsor terjadi karena beberapa faktor baik alami maupun karena manusia. Permukiman yang dibangun tanpa mempertimbangkan aspek keruangan dan bencana, dapat melipatkan resiko terjadinya bencana longsor. Dapat dilakukan tindakan antisipasi dengan tidak membuat rumah tinggal di lereng bukit. Dengan memahami bahwa longsor terjadi karena kandungan air yang besar, maka perlu diperbanyak tutupan vegetasi dan system peresapan yang baik. Dalam singkat kata, masyarakat harus senantiasa diedukasi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat tentunya dapat lebih mengusahakan langkah yang lebih luas dengan kewenangan dan kebijakan dalam rangka antisipasi bencana. Pemerintah harus menjadikan penanggulangan bencana sebagai mainstream dalam pembangunan. Memang agak aneh, negara yang kaya potensi bencana ini tidak mempunyai dinas bencana sebagaimana potensi wisata ditangani oleh dinas pariwisata. Maka satu langkah kecil untuk mengantisipasi bencana dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyusun Perda tentang bencana. Dan alangkah baiknya apabila hal ini disambut baik dan dilakukan pula di Daerah Tingkat II.

Kita memang tidak dapat meprediksi datangnya bencana, namun usaha untuk menanggulangi bencana itu dapat kita lakukan dari sekarang. Dengan mewujudkan pemerintahan yang membuat kebijakan komprehensif tentang penanggulangan bencana untuk masyarakatnya. Dengan edukasi dan belajar bahwa kita memang tidak dapat mengelak dari bencana, namun kita dapat mencegah dan hidup siaga berdampingan dengannya.

Cholid Mahmud,ST,MT

Ketua Fraksi PKS DPRD DIY

Gambar diambil dari: http://media.vivanews.com

Haji : Mempertajam Mata Hati

Sungguh membahagiakan ketika kita melihat fakta bahwa minat ummat Islam Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya jumlah daftar tunggu calon jama’ah haji yang ada saat ini. Di DIY jika kita membayar uang muka ONH ke bank pada hari ini sebesar Rp 20 juta, maka kita akan mendapat porsi berangkat haji pada tahun 2011. Masa tunggunya 3 tahun. Saya dengar di negara tetangga kita, Malaysia, masa tunggu mereka sekitar 5 tahun. Dan itu sudah lama terjadi. Mungkin saat ini masa tunggu mereka sudah lebih dari 5 tahun.

Ritual ibadah haji bukanlah hal yang sulit. Kita hanya perlu berihram, berniat dari miqat, memutar ka’bah tujuh kali yang disebut thawaf, sai, wukuf di arafah, melontar jumrah di mina dan tahallul dengan memotong rambut, serta thawaf ifadhah. Tak satu doapun harus kita hafal, karena kita boleh membaca atau menirukan orang lain. Bahkan ketika kita diam saja sepanjang ibadah haji kita, tak satu doapun kita ucapkan, haji kita tetap sah, asal kita telah mengucapkan “Allahumma labbaika hajjan” pada saat kita memulai haji.

Betapapun haji itu mudah, tetapi berhaji bukan hal yang ringan. Biayanya mahal. Butuh waktu yang lama. Perlu kesiapan mental dan fisik yang baik. Apalagi ketika masa tunggunya harus 3 tahun. Menjaga semangat untuk menunikan ibadah dalam jangka 3 tahun bukanlah hal yang ringan, kecuali bagi orang yang benar-benar berkemauan kuat.

Ketika orang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, biasanya mereka sangat rajin untuk mengikuti berbagai kegiatan yang terkait dengan persiapan calon haji. Banyak di antara calon haji yang segera mendaftar ke lembaga-lembaga bimbingan haji. Di DIY, konon, 80 % jama’ah haji mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Mereka juga rajin mengikuti program manasik yang dilakukan oleh Kantor Departemen Agama. Bahkan kalau ada undangan pengajian untuk calon jama’ah haji, baik undangan melalui koran, radio, atau surat undangan langsung, mereka sangat memberi perhatian.

Ketika program manasik berlangsung, tingkat kehadiran mereka tinggi. Bahkan ada yang harus bolak-balik Jakarta Jogja tiap pekan hanya untuk mengikuti pengajian persiapan haji yang hanya 2 jam perminggu itu. Dan itu dilakukan bukan satu dua kali, tetapi selama 3 sampai 4 bulan. Ada juga yang minta diadakan manasik khusus secara intensif selama 3 atau 4 hari dan mereka rela meluangkan waktu khusus untuk datang dari Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi dll.

Semua hal di atas menunjukkan bahwa para calon jama’ah haji umumnya adalah orang-orang yang sangat berkemauan keras dan sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan ibadah haji mereka. Mereka ingin haji mereka benar. Mereka ingin haji mereka mabrur. Setiap kali ada ceramah, atau pengajian, atau kata sambutan pejabat dan terdengar kata ‘haji mabrur’, selalu muncul gema : “aamiin!”

Ketika mereka telah mulai berhaji, kesungguhan itu lebih tampak lagi. Setiap tahap pelaksanaan ibadah mereka lakukan dengan cermat. Saking cermatnya, hal-hal kecil-kecilpun selau mereka tanyakan kepada para pembimbingnya, atau orang-orang yang mereka anggap lebih tahu. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka bertanya tentang bagaimana memakai kain sarung ihram, mereka bertanya bolehkah memakai minyak gosok ketika sudah berihram, mereka bertanya bagaimana kalau sehelai rambutnya jatuh saat bersisir.

Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Karena mereka ingin melakukan sesuatu sesuai tuntunan Allah. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu, sekecil apapun, yang tidak dibenarkan oleh tuntunan Allah. Mereka ingin menjadi haji mabrur.

Semangat seperti itulah yang kita harapkan tetap dipertahankan ketika mereka telah kembali ke tanah air. Setiap hal kecil yang akan mereka lakukan mereka bertanya apakah hal itu sesuai tuntunan allah? Apakah hal itu diperkenankan oleh Allah? Apalagi hal-hal yang besar. Itulah sebagian ciri kemabruran haji mereka.

Makkah, 11 Desember 2008

Gempa Bumi Bantul, DIY 2006

Alon- alon waton kelakon…
Hidup seakan berjalan lambat di Yogyakarta. Namun tidak dengan bahaya yang datang ke Yogyakarta. Mereka datang dengan cepat. Melebihi kesiapan warganya dalam menghadapi bencana.

Sungguh menggembirakan sekaligus menggelisahkan melihat posisi Kota Yogyakarta. Merapi di utara menjamin suplai pasir yang melimpah. Dataran aluvial di bagian tengah membuat segalam macam tanaman tumbuh subur dengan baik. Karst di bagian timur menyajikan pemandangan gua bawah tanah yang indah dan batu kapur yang terbaik. Namun terdapat berbagai bencana mengancam di baliknya.

Jauh di dalam samudera di selatan Pulau Jawa, zona penunjaman lempeng Australia dan Asia menghasilkan gempa bumi Yogyakarta tahun 2007 sebagai manifestasi dari pergerakan lempeng ini. Merapi sebagai gunung api aktif juga membawa ancaman lahar dan wedhus gembel di kawasan utara. Daerah Karst di Gunung Kidul tidak mengizinkan air berada di permukaan, namun langsung diteruskan lewat pori batuan yang menjadikan kekeringan sebagai agenda tahunan di musim kemarau. Susunan batuan dan tanah yang tidak kompak di Kulon Progo membawa ancaman longsor bagi penduduknya. Jadi, bagaimana warga Yogyakarta dapat hidup aman bila bencana mengancam di setiap jengkal daerahnya?

Memang sulit diterima bahwa gempa bumi tidak dapat diramalkan, gunung api tidak dapat dicegah letusannya dan batuan kapur akan selalu meloloskan air dengan cepat menyebabkan kekeringan. Masyarakat dan pemerintah mungkin membutuhkan kepastian dalam mengelakkan bencana. Namun bencana memang tidak dapat dielakkan, tetapi dapat diantisipasi.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai mainstream pemerintah dalam pembangunan. Memang agak aneh, negara yang kaya potensi bencana ini tidak mempunyai dinas bencana sebagaimana potensi wisata ditangani oleh dinas pariwisata. Namun hal ini bisa dicermati lewat bagian yang memperhatikan bencana di tiap level pemerintahan. Di Daerah Tingkat II, perhatian dapat diberikan untuk kebutuhan daerah dengan potensi bencana yang spesifik di tiap wilayah. Dibutuhkan prosedur tetap dan pengelolaannya yang rapi dalam menangani bencana. Setiap Daerah Tingkat II akan mempunyai spesifikasi dan berkonsentrasi untuk menangani bencana di wilayah tersebut. Hal ini harus dilakukan karena setiap bencana terjadi karena karakteristik wilayah yang berbeda. Wilayah Yogyakarta bagian timur mengalami kekeringan karena jenis batuan dan struktur geologi yang membuat air tidak akan muncul di permukaan, namun di bawah tanah, sehingga menyebabkan kekeringan. Hal ini tentunya tidak akan dialami oleh wilayah Yogyakarta di zona aluvial dimana air akan berlimpah karena tanah pasir dan lempung yang menyebabkan air berada di permukaan. Namun banjir menjadi ancaman di daerah bertanah lembab ini. Inilah secara garis besar yang menyebabkan bencana akan berlangsung spesifik di suatu wilayah sesuai dengan karakternya.

Ada bagian dalam penanganan yang sering terlupa, yaitu sebelum bencana itu terjadi, terdapat usaha preparedness dan promotif. Sifat pemerintah dan masyarakat yang kuratif tidak meminimalkan resiko bencana. Bila kekeringan, gempa, dan longsor selalu datang, maka butuh penyiapan sebelum bencana itu datang. Di sinilah poin penting edukasi penanggulangan bencana.

Pemerintah perlu melakukan penyadaran resiko bencana dengan edukasi yang spesifik terhadap bencana tertentu di wilayah tersebut. Penduduk di wilayah rawan longsor akan diedukasi bahwa penataan ruang untuk perumahan sebaiknya tidak di dekat tebing. Bagi penduduk di wilayah rawan banjir, maka akan membangun rumah yang tinggi, sedangkan rumah di wilayah rawan gempa akan dibangun dengan standar tahan gempa. Edukasi ini memang bukan pekerjaan satu-dua tahun, tapi usaha dalam membangun generasi dan inilah yang seharusnya dilakukan ketika menginginkan Yogyakarta tumbuh menjadi daerah yang siaga tehadap bencana.

Kita memang tidak dapat meprediksi datangnya bencana, namun usaha untuk menanggulangi bencana itu dapat kita lakukan dari sekarang. Dengan mewujudkan pemerintahan yang membuat kebijakan komprehensif tentang penanggulangan bencana untuk masyarakatnya. Dengan edukasi dan belajar bahwa kita memang tidak dapat mengelak dari bencana, namun kita dapat mencegah dan hidup siaga berdampingan dengannya.