Program Pemberdayaan Masyarakat Diminta Berkelanjutan

Oleh: R. Toto Sugiharto

PROGRAM pemberdayaan masyarakat masih menjadi andalan dan diharapkan berkelanjutan. Lebih-lebih, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang berbasis pada penumbuhan nilai moral masyarakat, juga diharapkan dapat berkelanjutan. Meski demikian, untuk pelaksanaannya, PNPM tidak terlepas dari kendala dan tantangan di lapangan.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui tiga sasaran kegiatan. Yaitu, kegiatan pembangunan fisik (bantuan rumah layak huni), sosial (pelatihan), dan ekonomi (pinjaman modal bergulir). Masyarakat bisa merasakan perbaikan kualitas dalam kehidupan mereka. Karena itu, bila nantinya tiba saatnya passing out pada 2012,  diharapkan  kegiatan pendampingannya jangan serta merta ikut dihentikan. Juga, demi menjaga agar nilai-nailai positif yang telah terbangun di masyarakat tidak ikut hilang begitu saja, seperti yang terjadi pada program-program yang sejenis sebelumnya.

Problem yang cenderung dikeluhkan para pelaksana di lapangan terkait dengan program PNPM ini adalah dana yang biasanya tidak langsung cair padahal program dan kegiatan telah berlangsung di masyarakat.  Bahkan, meskipun suatu program telah selesai dilaksanakan, namun dana baru cair di akhir tahun anggaran.

Salah satu fasilitator senior PNPM Kabupaten Sleman, Ferry berharap PNPM dapat berkelanjutan. Namun, andaikata PNPM hanya dilaksanakan  sampai 2012, maka diharapkan pemerintah menyediakan program penggantinya. Terutama untuk program yang berbasis penguatan di masyarakat seperti PNPM Mandiri. Sebab, dari pengalamannya ia berinteraksi dengan masyarakat melalui PNPM di Sleman, terbukti bahwa lembaga dan jaringan aktivis serta relawan PNPM mampu menggugah dan memotivasi serta menguatkan dari sisi masyarakatnya.

Selain itu, pemerintah mesti meninjau kembali sistem kerja yang diterapkan bersama relawan dan fasilitator. Misalnya, dengan mengevaluasi sistem kontrak. Mengingat, di lapangan terbukti sistem tersebut tidak manusiawi karena sistem kerjanya menuntut profesional. Karena, kerja sosial melibatkan manusia tidak semudah menjalankan mesin.

“Meskipun di sana ada intervensi pemerintah. Ketika kita ingin mencapai kondisi yang baik dengan good government memang penguatan itu masih terus diperlukan. Apa pun bentuknya. Sementara untuk sistem kontrak juga perlu dievaluasi. Saya mengalami tiga tahun dan kontrak tiap enam bulan. Saya nggak suudzon tapi mungkin ada sistem yang harus dibenahi,” kata Ferry ditemui di Kantor Manajemen Wilayah (KMW) PNPM Mandiri Provinsi DIY, Kamis (29/4) di Condongcatur, Sleman.

Pajak Tak Bisa Diaudit, UU BPK Harus Diubah

ANGGOTA DPD RI dapil Provinsi DIY, Ir H Cholid Mahmud, MT  mengusulkan perubahan Undang-Undang No 23/2004 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Perubahan yang diusulkan terutama pada keterbatasan kewenangan BPK yang selama ini tidak diberi kewenangan mengaudit perpajakan. Pasalnya, sebagai lembaga negara, BPK seharusnya diberi kewenangan penuh dalam mengaudit kekayaan negara. Pajak adalah termasuk kekayaan negara. Selain itu, dengan keterbatasan wewenang itu, dimungkinkan terjadi praktik mafia pajak, seperti yang dilakukan Gayus H Tambunan.

Cholid Mahmud mengilustrasikan hal itu saat berdialog dengan aktivis LSM di Sekretariat Bersama Badan Anti Korupsi (Sekber BAK) Provinsi DIY, Jumat (30/4). Dikatakannya pula, salah satu tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai anggota Komite IV dalam DPD RI adalah menindaklanjuti terhadap hasil audit BPK. Selanjutnya, ia mengusulkan perubahan UU No 23/2004 tentang BPK. Usulannya itu juga sudah disepakati di Komite IV.

“Salah satu catatatan BPK, pajak yang diakui negara tak bisa diyakini kebenarannya. Itu yang jadi dasar disclaimer pemerintah. Saya secara pribadi mencermati kasus itu dan saya angkat di Komite IV untuk mengusulkan perubahan UU BPK. Kalau judicial review sudah kalah, seharusnya Undang-Undangnya dibatalkan saja,” kata Cholid.

Menurut Cholid, perubahan UU BPK saat ini mutlak dilakukan. Mengingat, pendapatan sebesar 70% uang negara berasal dari sektor pajak. Sementara, ditemui kenyataan BPK menghadapi keterbatasan kewenangan, yaitu tidak diwajibkan mengaudit pajak negara.

Ditambahkan Cholid, potensi penyimpangan dan korupsi di ranah perpajakan terbukti sudah terungkap. Khususnya dalam kasus Gayus H Tambunan hingga merugikan uang negara mencapai Rp 28 miliar. Selain itu, dengan kewenangannya yang baru kelak, setelah Undang-Undangnya diubah, maka lembaga audit BPK memperoleh kewenangan lebih besar dengan legitimasi dari DPR RI yang notabene representasi dari suara rakyat.

“Nah, dari sini kita bisa menggerakkan DPR. Supaya tak ada Gayus-Gayus yang lain. Kan ada ungkapan sebaik-baik desinfektan itu sinar matahari. Filosofi transparansi kan di situ. Itu harus kita dorong. Kalau tak didorong orang akan menikmati kegelapan. Jadi, satu-satunya jalan kita ubah UU BPK,” tandas Cholid.

berdialog dengan aktivis LSM di Sekber Badan Anti Korupsi Provinsi DIY

Dari Pembentukan KPK dan Satgas Mafia Hukum di Provinsi sampai Penguatan Pemdes

Oleh R. Toto Sugiharto

PEMBERANTASAN korupsi semestinya dilakukan secara sinergi dan menyeluruh. Karena, kenyataan yang terjadi di lapangan, praktik korupsi sudah menjalar dan mengakar di pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Terkait dengan kenyataan itu, perlu dibentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tingkat cabang di tiap-tiap provinsi. Dengan pembentukan KPK di tiap-tiap provinsi, maka diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih merata.

Demikian yang terungkap dari hasil dialog Ir H Cholid Mahmud, MT bersama masyarakat pada masa reses. Sementara tumbuh pula aspirasi dari elemen masyarakat antikorupsi, yakni gagasan tentang pembentukan satuan petugas (satgas) pemberantasan mafia hukum di lingkup daerah. Keberadaan satgas pemberantasan mafia hukum di daerah niscaya akan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten.

“Saya ingin mungkin pengawalan dalam kasus korupsi. Pada 2004-2005 ada kasus (korupsi proyek buku ajar –red) di Sleman dan alhamdulillah kita bisa melakukan (pengawalan dan pengawasan –red). Mungkin ada satgas mafia di tingkat daerah juga bentuk hal yang sama untuk mengawal kasus korupsi,” kata Baharuddin, aktivis Badan Anti Korupsi DIY.

Menanggapi gagasan tersebut, Cholid Mahmud menyambut dengan tangan terbuka. Menurut Cholid, dalam menyikapi fenomena korupsi, mayoritas di DPD trend-nya cenderung tidak mempunyai resistensi terhadap gerakan antikorupsi. Anggota DPD RI – dengan kewenangan yang tidak terlalu luas – maka peluang korupsi juga kecil. Karenanya, anggota DPD RI lebih mudah diajak untuk menggalang gerakan antikorupsi. Bahkan, di awal kerja juga sudah dibentuk kaukus DPD antikorupsi yang bersifat nonkelembagaan.

“Komite IV masih membawahi PAP (Panitia Akuntabilitas Publik). Fungsinya, menindaklanjuti hasil audit BPK. Dalam melakukan pencermatan akan kita lihat daerah mana saja yang berindikasi terjadi penyimpangan korupsi. Ketika diklarifikasi ada daerah yang korup maka Komite IV akan merekomendasikan ke PAP. Selain itu,  juga boleh minta hasil audit BPK. Artinya, DPD secara legal tak ada kaitan dengan KPK tapi secara MoU (Memorandum of Understanding) dengan KPK saling mendukung gerakan antikorupsi. Ini mungkin bisa disinergikan dengan teman-teman BAK (Badan Antikorupsi DIY),” ujar Cholid.

Soal Perangkat Desa, DAU, dan DAK

Pada kesempatan berdialog, masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah memberikan imbalan kerja atau gaji bulanan kepada perangkat desa. Mengingat, perangkat desa bekerja melayani masyarakat secara harian, sementara mereka tidak memperoleh imbalan. Sebaliknya, kebijakan pemerintah menjadikan Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai PNS agar ditinjau ulang.

Penguatan pemerintahan desa juga diperlukan agar pembangunan berjalan efektif. Misalnya menambah kewenangan bagi pemerintahan desa. Yaitu, dengan memberikan hak otonomi yang luas untuk pemberdayaan desa. Selain itu, desa juga diberi hak mengelola keuangan. Misalnya, pemerintah desa memperoleh alokasi 10% dari APBN. Sedangkan jabatan kepala desa dibatasi maksimal 2X5 tahun agar pelaksanaan pemerintahan di desa berlangsung demokratis dan kegiatan pembangunannya lebih dinamis.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya, muncul daerah baru hasil pemekaran yang menyebabkan share APBN menjadi kecil untuk setiap daerah. Selain itu, ada perubahan kebijakan dalam hal pembagian keuangan untuk perimbangan keuangan daerah. Juga, muncul Undang-Undang baru yang mengatur pajak PBB semuanya akan diberikan ke daerah, tidak lagi melalui mekanisme pusat.

Penurunan DAU ini bagi daerah membawa konsekuensi tak ringan. Karena, penurunan DAU berakibat pada melemahnya kemampuan belanja daerah untuk pembangunan. Fungsi DAU terutama untuk membiayai belanja pegawai. Permasalahan timbul karena belanja pegawai semakin naik sedangkan DAU-nya turun.

Karena itu, diperlukan upaya untuk pemecahan masalah DAU. Pertama, DAU harus dikembalikan kepada fungsi utamanya, yaitu untuk belanja pegawai. Jumlah DAU harus cukup memenuhi sejumlah yang dibutuhkan. Kedua, DAU jangan dikurangi karena ada perubahan kebijakan di sektor yang lain, misalnya karena telah didaerahkannya beberapa item pajak yang sebelumnya menjadi milik pusat. Juga, untuk memberikan kelonggaran kepada daerah melakukan belanja pembangunan.

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup membantu daerah dalam membiayai program pembangunan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan tata laksana operasinalnya. Pertama, pengaturan tentang implementasi DAK diserahkan saja ke pemerintah daerah (Pemda). Sehingga, Pemda bisa leluasa mengatur strategi pendayagunaannya, tidak terlalu terikat dengan petunjuk teknis pemerintah pusat. Kedua, DAK akan dicatatkan masuk dalam APBD sehingga tidak diperlukan lagi dana pendampingan dalam APBD. Tetapi, kenyataannya sering departemen pusat masih menuntut dana pendampingan tersebut dalam APBD. Perlu disinkronisasikan agar hal ini tidak terus menerus terjadi. Ketiga, informasi tentang jumlah DAK yang akan diterimakan ke daerah sebaiknya disampaikan di awal tahun, tidak di saat menjelang akhir tahun saat APBD telah selesai pembahasannya. Keterlambatan ini bisa menyebabkan tidak efektif karena waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah sempit.

===========

IN BOX

=======

Persoalan Pengelolaan Dana

• Dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN seyogyanya diserahkan langsung ke pemerintahan daerah agar pemantauannya lebih efektif. Mengingat, selama ini dana tersebut harus melalui SKPD, sedangkan praktiknya kesulitan koordinasi. Akibatnya, pelaksanaan program yang dibiayai dana tersebut sulit dipantau efektivitasnya.
• Pelaksanaan proyek pusat di daerah sering menyertakan banyak tenaga pendamping. Mekanisme ini membawa konsekuensi tertentu bagi daerah karena sering muncul konflik kepentingan dengan tenaga-tenaga daerah di lapangan. Pendamping pusat ingin konsisten dengan rencana pusat sedangkan tenaga daerah menghendaki penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
• Setiap daerah memiliki kemampuan mengelola keuangan negara yang berbeda-beda. Hasil pemeriksaan BPK ditemukan daerah yang statusnya disclaimer, wajar, dan sebagainya. Pemerintah pusat semestinya memberikan penghargaan kepada daerah yang memang mampu melakukan pengelolaan dalam bentuk penambahan anggaran untuk peningkatan kinerja pembangunan di daerahnya. Sedangkan yang belum mampu mendapatkan pembinaan dan anggaran sesuai kemampuan pengelolaannya.

Oleh: R. Toto Sugiharto

BANK Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Yogyakarta merekomendasikan pengayaan kurikulum pelajaran kewirausahaan bagi pelajar SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Pemberian mata ajar kewirausahaan terutama ditujukan bagi siswa sekolah umum atau SMK yang belum dilengkapi silabi kewirausahaan. Dengan pengayaan materi ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha sejak dini.

Kepala Bank Indonesia Yogakarta Sutikno menjelaskan hal itu, Kamis (29/4) di kantornya saat menerima kunjungan kerja Ir H Cholid Mahmud, MT. Dikatakan Sutikno, rekomendasi tersebut merupakan salah satu di antara lima poin rekomendasi yang dirumuskan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa memperhatikan pengusaha kecil dan menengah di Provinsi DIY, khususnya dalam pemberian kredit perbankan. Dimungkinkan pula penerapan metode pengembangan kewirausahaan yang sudah direkomendasikan Bank Indonesia.

Dipaparkan Sutikno, ada lima poin rekomendasi terkait dengan upaya menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DIY. Pertama, pembentukan komite pengembangan UMKM. Yakni, dengan mengupayakan pengembangan sumberdaya UMKM yang difokuskan pada keterampilan kerja. Kedua, pelatihan keterampilan usaha kerja. Kegiatan ini difokuskan pada penyiapan dan pengayaan silabi pelajaran kewirausahaan di sekolah, khususnya SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Ketiga, membekali masyarakat dengan pengetahuan dan wawasan serta sikap hidup kewirausahaan. Khususnya melalui penerapan sosialisasi dan kampanye kewirausahaan. Keempat, penyederhanaan perizinan usaha. Kelima, pengembangan UMKM melalui aspek legal dan peraturan. Pengusaha dan masyarakat diberi wawasan dan pengetahuan mengenai aspek hukum dalam proses produksi, khususnya melalui sosialisasi tentang HAKI.

Ilustrasi tersebut disampaikan Kepala Bank Indonesia Sutikno saat menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil DIY H Cholid Mahmud, MT, Kamis (29/4) di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta. Sutikno menjelaskan, kucuran kredit untuk UMKM di Provinsi DIY mencapai 90%. Faktor pendukung mengucurnya kredit untuk UMKM, salah satunya karena kecenderungan bentuk usaha di Provinsi DIY industri kecil dan menengah. Selain itu,  ada ketentuan yang lebih mendukung UMKM secara nasional.

Menurut Sutikno, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil riset Bank Indonesia di Provinsi DIY. Salah satu aspek yang harus diprioritaskan adalah masalah perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebab, iklim industri di Provinsi DIY memiliki ciri dan karakter khas, yakni sebagai industri kreatif. Sedangkan di Pemerintah Provinsi DIY juga memiliki lembaga pengelola hak kekayaan intelektual.

“Kami mendukung supaya Pemda riset database tentang HAKI. Kita tak tahu potensi di DIY meski secara parsial lembaga punya tapi tak interkoneksi. Kenapa disebut potensi HAKI karena lebih banyak potensi yang belum diurus HAKI-nya. Selain itu,  ada desain yang sifatnya musiman. Sementara untuk mengurus perizinannya lama. Pernah ada yang mengurus perizinan, setelah jadi, barang sudah tidak trend lagi. Seperti itu kan perlu ada strategi perlindungan HAKI. Nah, kita cari perlindungan yang bagaimana yang cocok,” tutur Sutikno.

Ditambahkan Ketua Kelompok Sektor Riil dan UMKM Bank Indonesia Yogyakarta, Usep Sukarya, diperlukan koordinasi dari lembaga atau sumber pembiayaan agar tidak overlapping. Misalnya, dengan sistem koordinasi yang dikelola pemerintah. Dengan demikian, pemberian bantuan oleh BUMN melalui Corporate Sosial Responce tidak berbenturan dengan pengucuran bantuan dari perbankan. Atau, disusun mekanisme pusat informasi yang dikelola pemerintah terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM.

Dituliskan Oleh: R. Toto Sugiharto

Mekanisme penyusunan APBN harus diubah. Bila selama ini DPR hanya diberi waktu dua bulan untuk mempelajari RAPBN maka untuk ke depan setidaknya disediakan waktu enam bulan. Sehingga, ada waktu efektif untuk mempelajari RAPBN. Selama ini penyusunan APBN hanya mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun mulai dari zaman Soeharto. Dalam waktu yang sangat sempit, hanya dua bulan, sulit bagi DPR mempelajari angka-angka yang mencapai ribuan triliun itu.

Demikian disampaikan pakar ekonomi kerakyatan, Drs H. Revrisond Baswir MBA dalam diskusi Kebijakan Makro APBN dan Persoalan Kesejahteraan Masyarakat, Rabu (14/4) malam di The Cholid Mahmud Center, Yogyakarta. Ia membandingkan di negara lain, yang menempatkan parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. Di negara lain RAPBN diajukan sekurang-kurangnya setahun sebelum disetujui menjadi APBN. Dan, RAPBN yang diajukan adalah anggaran selama masa pemerintahan. Penyetujuannya juga tidak harus seluruh APBN. Bisa hanya pos-pos tertentu. Pos-pos lain yang tidak disetujui juga tidak mengganggu roda pemerintahan.

(Drs H. Revrisond Baswir MBA dalam diskusi Kebijakan Makro APBN dan Persoalan Kesejahteraan Masyarakat)

“Saya tak tahu kenapa APBN kok disampaikan pas pidato kenegaraan. Mengapa harus Agustus? Sehingga, hanya tersedia waktu dua bulan. Akibatnya, anggota DPR hanya berpikir, Aku dapat apa? Berapa? Jadi, itu mempengaruhi sistem. Waktunya sempit, angkanya besar. Bisa nggak DPR baca angka sampai triliun dalam waktu singkat,” katanya.

Revrisond mengilustrasikan, sistem politik di Indonesia yang terkait dengan kebijakan ekonomi negara sengaja menempatkan DPR apalagi DPD tidak dalam kapasitas untuk turut membahas APBN. Keadaan itu sudah di-sett sedemikain rupa. Karenanya, untuk mencapai hasil lebih matang, mekanisme pembahasan APBN seharusnya diubah. Misalnya, dicari waktu yang lebih panjang, pada awal April sudah disampaikan pidato nota keuangan. Sehingga, dalam waktu enam bulan DPR bisa membuka ruang partisipasi publik. Dari segala bidang dan sektor, mulai guru, pedagang, petani, nelayan, semua dilibatkan. Rakyat yang minta waktunya sedikit lebih panjang.

Namun, untuk mengubah mekanisme itu harus disesuaikan lebih dulu dengan peraturan dan undang-undangnya. Selama ini mekanisme pembahasan APBN diatur dengan Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN). Maka, parlemen harus berani memperjuangkan perubahan mekanisme ini, dengan memulai dari mengubah UUKN itu.

Menurut Revrisond, cara normatif yang bisa diterapkan saat mengkaji APBN dimulai dari mencermati aspek legislasinya. Karena, hal itu menyangkut perundang-undangan yang mendasari APBN. Misalnya, mencermati Undang-Undang (UU) yang pernah bermasalah dalam kaitan dengan alokasi anggaran dari APBN, seperti UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) lalu diikuti keputusan lembaga konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu 20% dialokasikan dari APBN. Meskipun sudah jadi putusan MK tapi masih dilanggar.  Selain itu, selama lima tahun APBN diaudit BPK, lima tahun juga disclaimer (akuntan menolak berpendapat karena tak bisa diperiksa). Seharusnya kalau disclaimer pasti ditolak laporannya.

“Ada yang melanggar tapi jalan terus. Ini kan aneh. Ini bisa terjadi karena yang menguasai UU itu de facto pemerintah, de jure DPR,” ujar Revrisond.

Pada kesempatan itu Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Cholid Mahmud, ST, MT menjelaskan, materi yang disampaikan Revrisond menjadi masukan bagi institusinya. Karenanya, Cholid akan membawanya pada forum sidang Komite IV DPD di Jakarta.

(Anggota Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Cholid Mahmud, ST, MT)

Menurut anggota Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Cholid Mahmud, jumlah angka dalam APBN tahun anggaran 2010 untuk belanja negara mencapai Rp 1.047 tirilun. Angka tersebut paling tinggi dilihat dari sejarah APBN sejak 1945. Dengan bekal angka itu SBY dalam pengantar nota keuangannya, pemerintah menaikkan gaji PNS, TNI/Polri, dan pensiunan sebesar 5%. Karena itu, perlu dicermati titik kelemahan dalam pengelolaan APBN selama ini. Misalnya, masih adanya masalah dalam proses implementasi kebijakan APBN hingga berimplikasi terjadinya korupsi.

“Kasus korupsi yang menjadi perhatian publik menguak fakta bahwa betapa besar inefisiensi yang terjadi pada APBN. Ini akibat korupsi yang parah yang dilakukan secara kongkalikong antara aparatur negara dengan pihak nonaparat. Pola ini terjadi bukan hanya di pusat saja, tapi juga di daerah-daerah,” ujar Cholid.

Demikian terungkap dalam diskusi H. Ir.Cholid Mahmud, MT Anggota DPD RI dengan Tokoh Masyarakat Bantul khususnya di wilayah Kecamatan Sanden dan Bambanglipuro. Acara yang digelar dalam rangka reses ini dilaksanakan Jumat malam, 26 Maret 2010 di Sanden, Kabupaten Bantul. Lurah Desa Gadingharjo yang ketiban sampur memberi sambutan menyampaikan banyak hal secara lengkap khususnya masukan-masukan terhadap pembahasan Rancangan Perubahan UU Desa. Besar harapan dari segenap stakeholder Desa, atas selesainya pembahasan Perubahan UU Desa tersebut. Cholid Mahmud memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas semua masukan yang disampaikan.

Terkait Perubahan UU Desa, menurut Cholid Mahmud, ada hal-hal krusial dalam RUU Desa itu yang perlu dicermati, di antaranya:

Pertama, UU Desa harus mengatur kewenangan aparatur desa. Undang-undang tersebut nantinya harus secara jelas mengatur kewenangan tiap lembaga pemerintahan yang ada di desa, tidak hanya lembaga pemerintah desa saja tetapi semua lembaga pemerintahan di tingkat desa termasuk Badan Perwakilan Desa. Juga hal-hal yang menyangkut hubungan antar lembaga di tingkat desa.

Kedua, UU Desa harus mengatur pendanaan pembangunan desa. Alokasi anggaran untuk desa harus mendapatkan perhatian secara khusus, baik besarannya maupun mekanisme pencairan, penggunaan dan pertanggungjawabannya.

Ketiga, kesejahteraan aparatur. Ketika aparatur di tingkat desa dituntut untuk bisa melayani masyarakat secara optimal, maka upaya peningkatan kualitas SDM di tingkat kelurahan menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Pelatihan-pelatihan baik menyangkut manajerial, kepelayanan, tata keuangan, maupun teknologi harus menjadi program yang berkelanjutan guna mensukseskan pelaksanaan otonomi desa secara matang.

Keempat, adalah sarana prasarana kantor. Kebutuhan berbagai sarana kantor seiring dengan kemajuan teknologi harus mendapat perhatian. Pasti pelayanan kepada masyarakat akan dimudahkan dengan hadirnya berbagai sarana prasarana penunjang  kantor.

Dari diskusi yang berlangsung meriah penuh gairah itu, semuanya peserta sepakat untuk mendesak legislatif segera menyelesaikan pembahasan UU Desa tersebut.

Mencermati masalah ini,  anggota DPD RI dari DIY H. Cholid Mahmud di Kantor Cholid Mahmud Center, Warungboto, Kamis sore kemarin menyatakan, “Polemik ini selamanya akan  berlangsung terus menerus tak pernah selesai selama UUK tidak segera dituntaskan. Oleh karena itu, saya mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan UUK DIY. Masyarakat DIY rasanya sudah terlalu lama dan capek menanti penyelesaian Undang-Undang Keistimewaan itu!” tegasnya.

Bagi Cholid  Mahmud yang bukan keturunan HB atau PA tetapi memiliki darah keturunan Sultan Hadiwijoyo (Joko Tingkir) itu,   pemilihan terbatas ataupun penetapan itu tidak masalah asalkan Sang Gubernur nantinya memang memiliki kemampuan dan komitmen kuat menjadikan “tahtanya” untuk melayani dan mensejahterakan rakyat nya. Bagi dirinya yang lebih penting adalah esensi-esensi keistimewaan, termasuk jati diri DIY ke depan diatur secara lengkap dan gamblang dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut.“

“Saat ini saya kira waktu yang tepat bagi semua elemen masyarakat untuk mencermati kembali secara saksama pengaturan esensi-esensi keistimewaan DIY itu. Semua elemen masyarakat DIY seyogyanya mempergencar kembali masukan lebih jeli dan lebih rinci terhadap UU yang akan menjadi payung hukum eksistensi DIY ini. Di sisi lain, proses pembahasan RUUK yang saat ini sudah masuk di Balegnas DPR segara dimulai lagi. Yang Penting, pembahasannya segera dimualai lagi. Logikanya, jika tidak segera dimulai lagi, mana mungkin UUK itu bisa segera selesai?”  tanyanya

Ketua KPUD Sleman, Djajadi menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan berbagai tahapan Pilkada. Mulai dari penjaringan calon Panwas, hingga petugas PPS dan PPK. “Hari ini bertempat di kantor KPU Propinsi DIY, calon Panwas untuk Kabupaten Sleman sedang dilakukan uji kelayakan. Sementara petugas PPK dan PPS kami jadwalkan dilantik tanggal 2 Januari 2010 kedepan. Jadi, kami sudah jauh-jauh hari mempersiapkan agenda pilkada yang akan dilangsungkan 23 Mei 2010 mendatang,” tandas Djajadi di kantornya, Senin (21/12).

Meski demikian, yang menjadi kendala saat ini, yakni persoalan anggaran. Dijelaskan Djajadi, tahapan pilkada yang telah dilakukan selama ini sementara menggunakan dana talangan. “Yang sangat kami perlukan saat ini adalah anggran pilkada sebesar Rp 13 miliar agar bisa dikucurkan kepada kami. Selama ini, kami harus nombok dulu pakai dana talangan. Padahal, akhir Desember ini, banyak sekali kebutuhan yang kami keluarkan,” tambahnya.

Terkait dengan dana talangan ini, pihak Pemda Kabupaten Sleman sebenarnya telah meminta kepada KPUD Sleman untuk memberikan rincian kebutuhan selama Bulan Desember dan Januari. Namun, meski KPUD Sleman sudah mengajukannya, anggaran dari Pemda tersebut masih belum turun juga.

Hafidh Asrom, yang menjadi juru bicara DPD RI dari DIY ini berjanji akan ikut mengusahakan agar anggaran tersebut bisa secepatnya dikucurkan. Pihaknya pun menilai, kinerja KPUD Sleman dalam mempersiapkan Pilkada 2010 sudah sangat bagus.

Meskipun demikian, pihaknya kembali mengingatkan agar undangan pemilihan bagi calon pemilih dapat diperhatikan. “KPUD kami rasa sudah siap untuk menggelar pilkada. Kami juga berharap, pengalaman pilkada yang lalu, dimana undangan pemilihan banyak yang tidak sampai kepada calon pemilih, supaya hal ini diperhatikan,” ujar Hafidh.

Dirinya juga menampik tudingan jika kunjungannya kali ini ke KPUD Sleman bermuatan politis. Menurutnya, ini merupakan kunjungan dinas dalam rangka melakukan pengawasan serta mengawal jalannya Pilkada. “Ini kan fungsi konstitusi kami sebagai anggota DPD RI. Nanti kami juga akan mengunjungi Bantul serta Gunungkidul yang juga akan menyelenggarakan Pilkada dalam waktu bersama,” jawabnya.

Masa reses atau kunjungan ke daerah konstituen, DPD RI ini terhitung sejak 7 Desember 2009 hingga 11 Januari 2010 mendatang. KPUD Sleman mendapat kunjungan yang pertama kalinya. Anggota DPD RI yang datang kali ialah Hafidh Asrom serta Cholid Mahmud. Anggota DPD RI yang lain, GKR Hemas tidak bisa ikut karena sedang sakit, sementara Muhammad Afnan Hadikusumo sedang ada keperluan lain dan diwakilkan oleh asistennya

Sumber : www.krjogja.com

Sementara itu kabar gembira buat masyarakat yogyakarta juga disampaikan. “bbiaya kesehatan Insya Allah akan gratis jika anggaran dari pusat dikelola oleh provinsi. Selain itu DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus kompak untuk memperjuangkan di bidang kesehatan masyarakat.” Ungkap Afnan Hadikusumo. Beliau juga menambahkan untuk anggaran jamkesos yang sudah ada harus dipertahankan. Kekurangan anggaran sekitar 10 M bias diambilkan dari subsidi silang” Tambah beliau. Diakhir kalimatnya beliau menegaskan, mari kita perjuangkan agar kesehatan benar-benar gratis.

Sumber: http://www.dprd-diy.go.id,17-10-2009

Di saat krisis ekonomi global melanda, harga sembako semakin tak terjangkau. Masyarakat golongan ekonomi lemah semakin susah, tak terkecuali para pencari rosok. Harga jual barang-barang rosok turun drastis, misalnya besi kualitas utama perkilo sebelum krisis dihargai Rp 5.000, sekarang hanya Rp 2.000 perkilo. Sementara itu para pencari rosok dikejar-kejar rentenir yang selama ini menjadi andalan untuk mencari modal. Mereka terpaksa pinjam ke rentenir karena tidak punya jaminan untuk meminjam di bank.

Lima puluh orang anggota Paguyuban Pencari Rosok Mandiri (PPRM) Bantul bertemu dengan calon anggota DPD DIY nomer urut 2, H. Cholid Mahmud, MT di desa Nggrojogan, Tamanan, Banguntapan, Ahad (15/3). Dalam acara tersebut, Sutrisno selaku ketua paguyuban meminta bantuan kepada Cholid Mahmud untuk mendirikan lembaga atau koperasi yang legal bagi para pencari rosok. Lembaga tersebut berguna untuk melindungi hak-hak para anggota yang selama ini belum didapat.

H. Cholid Mahmud, MT (duduk memakai baju koko) memberikan pengarahan kepada sejumlah pengurus dan anggota Paguyuban Pencari Rosok Bantul), Ahad (15/3).

Untuk membuat sebuah lembaga resmi ternyata tidak mudah. Selain harus melewati proses birokrasi di pemda, Sutrisno mengungkapkan pernah ditolak beberapa kali oleh para notaris karena tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya. Oleh sebab itu dalam acara tersebut Cholid Mahmud membawa seorang notaris untuk langsung mengurus pembentukan lembaga resmi pencari rosok. Saat ini anggota PPRM Bantul ada sekitar 1.000 orang.

Pada kesempatan itu Cholid Mahmud juga diminta untuk menjadi Pembina. Untuk menjaga kekeluargaan dan soliditas anggota perlu diadakan pertemuan rutin. Pertemuan tersebut direncanakan setiap selapan (empat puluh hari sekali) yang akan dipimpin langsung oleh Cholid Mahmud.