Kunjungan Kerja Ir H Cholid Mahmud, M.T. ke Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Provinsi DIY: Program Pemberdayaan Masyarakat Diminta Berkelanjutan

18 May 2010 11:51 WIB

Kategori: Kegiatan

Kunjungan Kerja Ir H Cholid Mahmud, M.T. ke Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Provinsi DIY:

Program Pemberdayaan Masyarakat Diminta Berkelanjutan

Oleh: R. Toto Sugiharto

PROGRAM pemberdayaan masyarakat masih menjadi andalan dan diharapkan berkelanjutan. Lebih-lebih, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang berbasis pada penumbuhan nilai moral masyarakat, juga diharapkan dapat berkelanjutan. Meski demikian, untuk pelaksanaannya, PNPM tidak terlepas dari kendala dan tantangan di lapangan.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui tiga sasaran kegiatan. Yaitu, kegiatan pembangunan fisik (bantuan rumah layak huni), sosial (pelatihan), dan ekonomi (pinjaman modal bergulir). Masyarakat bisa merasakan perbaikan kualitas dalam kehidupan mereka. Karena itu, bila nantinya tiba saatnya passing out pada 2012, diharapkan kegiatan pendampingannya jangan serta merta ikut dihentikan. Juga, demi menjaga agar nilai-nailai positif yang telah terbangun di masyarakat tidak ikut hilang begitu saja, seperti yang terjadi pada program-program yang sejenis sebelumnya.

Problem yang cenderung dikeluhkan para pelaksana di lapangan terkait dengan program PNPM ini adalah dana yang biasanya tidak langsung cair padahal program dan kegiatan telah berlangsung di masyarakat. Bahkan, meskipun suatu program telah selesai dilaksanakan, namun dana baru cair di akhir tahun anggaran.

Salah satu fasilitator senior PNPM Kabupaten Sleman, Ferry berharap PNPM dapat berkelanjutan. Namun, andaikata PNPM hanya dilaksanakan sampai 2012, maka diharapkan pemerintah menyediakan program penggantinya. Terutama untuk program yang berbasis penguatan di masyarakat seperti PNPM Mandiri. Sebab, dari pengalamannya ia berinteraksi dengan masyarakat melalui PNPM di Sleman, terbukti bahwa lembaga dan jaringan aktivis serta relawan PNPM mampu menggugah dan memotivasi serta menguatkan dari sisi masyarakatnya.

Selain itu, pemerintah mesti meninjau kembali sistem kerja yang diterapkan bersama relawan dan fasilitator. Misalnya, dengan mengevaluasi sistem kontrak. Mengingat, di lapangan terbukti sistem tersebut tidak manusiawi karena sistem kerjanya menuntut profesional. Karena, kerja sosial melibatkan manusia tidak semudah menjalankan mesin.

“Meskipun di sana ada intervensi pemerintah. Ketika kita ingin mencapai kondisi yang baik dengan good government memang penguatan itu masih terus diperlukan. Apa pun bentuknya. Sementara untuk sistem kontrak juga perlu dievaluasi. Saya mengalami tiga tahun dan kontrak tiap enam bulan. Saya nggak suudzon tapi mungkin ada sistem yang harus dibenahi,” kata Ferry ditemui di Kantor Manajemen Wilayah (KMW) PNPM Mandiri Provinsi DIY, Kamis (29/4) di Condongcatur, Sleman.