Penanggulangan Bencana Harus Jadi Mainstream Pembangunan Jogja

19 February 2009 17:55 WIB

Kategori: Jurnal

Tags: banjir, pembangunan

Banjir Kota (Ilustrasi)

Hujan deras mengguyur Yogyakarta beberapa hari ini. Curah hujan yang tinggi di bulan Februari membuat setiap jengkal wilayah Yogyakarta basah. Tingginya curah hujan memang hal yang wajar sebagai bagian dari upaya musim penghujan dalam menunaikan kewajibannya. Sungai menjadi penuh dan sawah menjadi subur. Banyak manfaat dari melimpahnya air hujan ini. Namun ternyata curah hujan yang tinggi pulalah yang menyebabkan timbulnya bencana longsor yang terjadi di beberapa bagian di kota Yogyakarta.

Longsor adalah gerak massa batuan dalam jumlah besar. Dalam kamus bencana, sering dikaitkan dengan akibat yang merugikan. Untuk memahami bahasa bencana maka diperlukan pemahaman kenapa bencana tersebut bisa terjadi. Daerah barat dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah dengan tanah yang cukup tebal, dengan batuan yang kurang kompak. Minimnya tutupan vegetasi juga menjadi penambah faktor terjadinya longsor. Tiga kondisi inilah yang membuat wilayah barat Yogyakarta seperti Kulon Progo menjadi daerah yang rawan longsor. Sudah cukup banyak contoh bencana longsor yang terjadi telah merenggut banyak nyawa dan kerugian. Hal ini pastinya tidak kita inginkan untuk terjadi lagi.

Upaya antisipasi bencana longsor sepatutnya menjadi kerja yang padu dari semua pihak. Antara masyarakat, pemerintah dan elemen-elemen di antaranya. Masyarakat perlu disadarkan akan ancaman bencana longsor di daerahnya. Bencana longsor terjadi karena beberapa faktor baik alami maupun karena manusia. Permukiman yang dibangun tanpa mempertimbangkan aspek keruangan dan bencana, dapat melipatkan resiko terjadinya bencana longsor. Dapat dilakukan tindakan antisipasi dengan tidak membuat rumah tinggal di lereng bukit. Dengan memahami bahwa longsor terjadi karena kandungan air yang besar, maka perlu diperbanyak tutupan vegetasi dan system peresapan yang baik. Dalam singkat kata, masyarakat harus senantiasa diedukasi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana.

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat tentunya dapat lebih mengusahakan langkah yang lebih luas dengan kewenangan dan kebijakan dalam rangka antisipasi bencana. Pemerintah harus menjadikan penanggulangan bencana sebagai mainstream dalam pembangunan. Memang agak aneh, negara yang kaya potensi bencana ini tidak mempunyai dinas bencana sebagaimana potensi wisata ditangani oleh dinas pariwisata. Maka satu langkah kecil untuk mengantisipasi bencana dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyusun Perda tentang bencana. Dan alangkah baiknya apabila hal ini disambut baik dan dilakukan pula di Daerah Tingkat II.

Kita memang tidak dapat meprediksi datangnya bencana, namun usaha untuk menanggulangi bencana itu dapat kita lakukan dari sekarang. Dengan mewujudkan pemerintahan yang membuat kebijakan komprehensif tentang penanggulangan bencana untuk masyarakatnya. Dengan edukasi dan belajar bahwa kita memang tidak dapat mengelak dari bencana, namun kita dapat mencegah dan hidup siaga berdampingan dengannya.

Cholid Mahmud,ST,MT

Ketua Fraksi PKS DPRD DIY

Gambar diambil dari: http://media.vivanews.com