Politik

Cholid Mahmud
Dari Umat Untuk Semua, Dari Jogja Untuk Indonesia

UU Pemda UU ASN dan Tata Ruan

Pokok-pokok pembahasan kali ini dengan agenda Undang-Undang Pemda, Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tata Ruang Batas Wilayah. mereka menyampaikan Undang-undang Pemda terkait peraturan pelaksana dari UU tersebut yg belum tuntas. dan pemindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi menimbulkan banyak masalah dan penyesuaian-penyesuaian.
Juga mereka menyampaikan Undang-Undang ASN tentang rekruitmen ASN terbuka itu menyebabkan SDM daerah biasanya tersingkir dari SDM luar daerah. serta penataan ruang batas batas wilayah antar kabupaten dalam provinsi.

“terkait tataruang, mendorong pemerintah daerah khususnya luar jawa yg wilayahnya masih kosong dari awal disiapkan penataan tataruang yg baik misalnya ada kawasan pemukiman yang menyatu dan tersedia fasilitas jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan air bersih, Gas dan lain-lain. jangan buat penduduk membuat rumah sendiri sendiri yg berjarak antara satu dengan yg lain berjauhan. serta disetiap daerah dibuat perencanaan kewilayahan yang detil.” usul Anggota DPD RI dari Yogyakarta ini

“selain itu batas wilayah punya problem, oleh karena itu DPD mendorong pemerintah mempunyai batas waktu penyelesaian yang hingga disusun dalam rencana aksi penyelesaian batas wilayah dalam waktu yang terukur selama 2 tahun atau 3 tahun dan bisa diselesaikan. juga daerah-daerah otonomi baru seharusnya sudah jelas pada saat di usulkan terkait batas-batas wilayahnya. tegas Cholid Mahmud Anggota Komite 1 ini.
*Rapat dengan pendapat komite 1 bersama Gubernur NTT, Gubernur Riau, dan Bupati Kutai Timur. tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait permasalahan batas wilayah administrasi.
Rabu, 27 Januari 2016

 

Baca Juga


  •      2016-04-04 13:17:58

  •      2016-03-29 14:12:38

  •      2016-03-30 09:57:35

  •      2016-03-30 09:55:42

  •      2017-02-19 11:53:11