Referensi

Cholid Mahmud
Dari Umat Untuk Semua, Dari Jogja Untuk Indonesia

KEMBALIKAN PEREKONOMIAN KE REL IDEOLOGI DAN KONSTITUSI

“Jika ingin tetap berdaulat dan segera makmur, maka perekonomian nasional kita harus segera dikembalikan pada rel ideologi dan konstitusi Negara!” Demikian ditegaskan H. Cholid Mahmud, anggota MPR/DPD RI seusai Seminar MPR RI di Ruang Teatrikal, Gedung Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (28/10/2015). Seminar yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan CPP (Center of Public Police) Yogyakarta ini diikuti oleh 150 peserta, dari kalangan birokrasi, pengusaha, penggerak koperasi, pengelola BMT, pengurus Kopma, dan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.
“Wacana ini harus diiringi gerakan ekonomi riil berbasis ideologi dan konstitusi kita. Jika wacana dan gerakan ini menguat di tengah masyarakat dan diaspirasikan melalui anggota MPR, kami, anggota MPR akan mendapat legitimasi untuk memperjuangkannya pada sidang-sidang MPR RI,” tambah Cholid, yang juga anggota Komite I DPD RI itu.

Menurut narasumber Seminar, Tim Ahli Pusat Studi Pancasila, Prof. Dr. Sudjito, S.H.,M.Si., “Prinsip sistem ekonomi Pancasila, di antaranya seluruh elemen bangsa mempunyai kesempatan yang sama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa diskriminasi untuk terlibat dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, maupun menikmati hasil-hasilnya. Atas dasar azas kebangsaan, warga Negara Indonesia dan perusahaan nasional (domistik) wajib diberi prioritas, motivasi, dan fasilitas untuk bergabung dalam koperasi, serta diproteksi agar tidak kalah bersaing, terjajah oleh Bangsa asing. Oleh karena itu, MPR RI harus secara jujur dan terus-menerus mengkaji apakah kebijakan perekonomian nasional kita saat ini dan ke depan sudah pro-bangsa sendiri, ataukah justru pro-Bangsa asing?” sindirnya.

Mengenai penerapan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, “Jika jujur, kondisi obyektif menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya alam Indonesia berada pada penguasaan bangsa atau perusahaan asing. Kondisi ini mirip ketika rakyat dan tanah air ini dijajah oleh Belanda dahulu. Imperialisme dan kolonialisme secara fisik memang sudah berakhir, dan bangsa Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, jika dikaji secara sungguh-sungguh kita mendapat fakta neo-imperialisme dan neo-kolonialisme di Negeri ini bercokol kembali sehingga jika tidak disikapi dengan sigap, perekonomian nasional kita bisa ambruk, terkooptasi oleh bangsa asing. Semestinya, bangsa kita tidak boleh lengah dan berbuat salah untuk yang kedua kalinya,” lanjut Prof. Sudjito.

Sementara itu, narasumber kedua, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Revrisond Baswir, Akt.,M.B.A. mengingatkan, “Sebenarnya secara politik ekonomi, sejak Perjanjian Meja Bundar, Indonesia ini belum merdeka secara utuh, karena perjanjian tersebut menyepakati tetap bercokolnya perusahan-perusahan asing untuk menghisab kekayaan bangsa Indonesia. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari hal tersebut. Di masa akhir pemerintahannya, Presiden Soekarno pernah berusaha mengusik keberadaan perusahaan-perusahaan asing itu dengan menandatangani lima Undang-undang yang membatasi operasi mereka. Akibatnya, justru Soekarno malah ‘dijungkalkan’ dari kursi kekuasaannya dan bahkan ‘dipenjarakan’ hingga akhir hayatnya,” jelasnya.

Revrisond juga menambahkan, persoalannya kini berkembang bukan lagi sekedar tidak memahami konstitusi, tetapi lebih serius lagi yakni sedang terjadi gerakan penolakan secara sistematis terhadap konstistusi. Konstitusi kita dianggap tidak patut lagi digunakan sebagai rujukan hukum pengembangan ekonomi nasional. Konkretnya yang terjadi saat ini, perekonomian bukan lagi berbasis pada demokrasi ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan dipahami dalam penjelasannya. Akan tetapi, demokrasi ekonomi yang dikembangkan mengacu pada sistem ekonomi liberal ala barat sehingga perekonomian dikendalikan hanya oleh segelintir orang yang memiliki modal. Penyimpangan ini mengakibatkan perekonomian nasional kita tidak lagi diorientasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kemakmuran segelintir orang per orang saja. Semestinya demokrasi ekonomi berbasis konstitusi sebagaimana dikehendaki dalam Penjelasan UUD NRI 1945 menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bukan berorientasi pada mengamankan dan melanggengkan kepentingan bisnis asing.

Menurut Bung Revrisond, “acara-acara seminar seperti ini sangat penting sering diselenggarakan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan permasalahan ini ke berbagai elemen bangsa sehingga Indonesia ke depan tidak kembali mengalami keterpurukan dan kembali ke cengkraman kapilasis dan penjajahan bangsa asing.” (SH/MIS).

 

Baca Juga


  •      2017-02-19 11:53:11

  •      2016-04-04 13:17:58

  •      2016-03-30 14:11:47

  •      2016-03-29 14:12:38

  •      2016-11-17 04:13:19