Parlementaria

Cholid Mahmud
Dari Umat Untuk Semua, Dari Jogja Untuk Indonesia

Menjaring dan Mengawal Aspirasi Daerah

Bagi anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud, penting memastikan bahwa semua lapisan masyarakat  di daerah telah didengar aspirasinya berkaitan dengan suatu issu tertentu  yang sedang  dibahas di DPD RI, khususnya ketika sedang membahas suatu Rancangan Undang-Undang atau usulan amandemen terhadap sutau Undang-Undang. Tujuannya adalah agar ide, argumen, atau sikap yang disampaikan dalam forum pembahasan di Senayan telah benar-benar berbasis aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Hal ini mengingat anggota DPD RI pada hakekatnya merupakan senator atau wakil dari daerah pemilihannya.

Sehubungan dengan itu, maka selain sering menyelenggarakan jaring aspirasi langsung ke masyarakat, H. Cholid Mahmud, juga sering menyelenggarakan forum diskusi terbatas dengan menghadirkan narasumber sosok-sosok yang berkompeten dari kalangan pakar dan akademisi, tokoh Keraton, tokoh masyarakat, para praktisi di bidang yang terkait, LSM serta media massa. Melalui forum diskusi terbatas ini pembahasan tema dan permasalahan yang diangkat bisa dikaji lebih intensif dan komprehensif, serta diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang lebih bernas dan mendalam.

Selama  empat tahun mengemban amanah sebagai anggota DPD RI dari DIY, H. Cholid Mahmud setidaknya telah menggelar diskusi terbatas puluhan kali. Tercatat beberapa tema yang pernah dibahas dalam forum diskusi terbatas, di antaranya “Kebijakan Makro APBN dan Masalah Kesejahteraan Masyarakat”, “Kaji Ulang Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, “RUU Pilkada”, “RUU Otoritas Jasa Keuangan”,  “RUU Koperasi”, “Dampak Sosial Politik APBN Perubahan (APBN P) 2012”, “RUU Pemerintahan Desa”, “RUU UMKM” serta “RUU Penyusunan dan Pelaporan APBN dan APBD”. Khusus yang terkait dengan tema UU Keistimewaan DIY bahkan sempat didiskusikan setidaknya dua kali. Pertama, yaitu pada saat DPD RI membahas RUUK dengan mengangkat tema  “Penguatan Pilar-Pilar Keistimewaan DIY (Dalam Rangka Penyempurnaan Draft UUK DIY-DPD RI)”. Kedua, pada saat RUUK telah menjadi UUK dengan membahas tema “Strategi Pembangunan Kebudayaan DIY dalam Kerangka Implementasi  UUK: Revitalisasi Nilai Budaya Yogyakarta  Sebagai Basis Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Di samping melalui diskusi terbatas, H. Cholid Mahmud juga berkali-kali melakukan Dialog Publik melalui media massa seperti TVRI, Jogja TV, ADteve, dan RRI secara live sehingga dimungkinkan terjadinya dialog langsung dengan masyarakat daerah dan stakeholder DIY. Biasanya, dalam dialog tersebut juga dihadirkan narasumber tokoh dan praktisi DIY yang berkompetan dengan tema yang sedang dibahas.

H. Cholid Mahmud secara jujur mengakui, masukan dan aspirasi dari masyarakat dan para tokoh DIY seperti di atas sering menjadi modal emas baginya dalam mengikuti  pembahasan di Sidang-Sidang DPD RI. Menurut H. Cholid Mahmud, selama ini “suara” dan aspirasi dari DIY selalu didengar dan menjadi inspirasi pembahasan baik pada Sidang-sidang Komite maupun dalam Sidang Alat Kelengkan DPD RI lainnya. Terbukti juga, banyak aspirasi masyarakat dan tokoh DIY tersebut yang kemudian terakomodasi menjadi butir kesepakatan dan butir rekomendasi institusi DPD RI.

Contoh kasus RUUK DIY yang H. Cholid Mahmud sejak awal turut aktif menjaring aspirasi dan mengawalnya, akhirnya dengan dukungan berbagai elemen bangsa dan kesadaran berbagai pihak yang berkompeten berhasil sukses disahkan DPR RI menjadi UU, sehingga Keistimewaan DIY kini memiliki payung hukum yang pasti.

 

Baca Juga


  •      2016-03-29 14:12:38

  •      2017-02-19 11:53:11

  •      2016-03-30 09:55:42

  •      2016-03-30 09:57:35

  •      2016-03-29 14:51:21