Referensi

Cholid Mahmud
Dari Umat Untuk Semua, Dari Jogja Untuk Indonesia

Warga Kulonprogo Minta DPD Fasilitator Kelola SDA

TIDAK lama lagi masyarakat Kabupaten Kulonprogo punya hajatan besar. Yakni, pembangunan bandara udara (bandara) bertaraf internasional di kawasan Temon, Kulonprogo. Program besar itu patut dipersiapkan dengan matang.
Di sisi lain, terkait megaproyek di Kulonprogo, pembangunan olah pasir besi masih menyisakan masalah. Publik sudah melihat masih ada sekelompok masyarakat yang kurang setuju. Karena itu, masyarakat berharap DPD RI menjadi fasilitator agar sumber daya mineral bisa dikelola sehingga bila terwujud, Kulonprogo bukan lagi tertinggal.

“Pengolahan pasir besi akan memberi implikasi lebih luas. Muncul  multi effect dampak positif maupun negatif dan Pemkab Kulonprogo menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi dampak positif atau negatif,” ujar Juwardi alias Jujuk, warga Beji, Wates, Kulonprogo dalam jaring aspirasi masyarakat bersama Anggota DPD RI asal Provinsi DIY, H Cholid Mahmud, ST MT, Senin, 16 Juli 2012 malam di Balai Kelurahan Wates, Kulonprogo.

Ditambahkannya, Kulonprogo banyak potensi yang belum dikelola dengan baik. Misal, kelapa, mulai dari batang, buah, lidi juga potensi yang bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat Kulonprogo. Sehingga, masyarakat Kulonprogo menjadi fasilitator ke Menteri agar menjadi teknologi tepat guna bagi masyarakat Kulonprogo.

Selain itu, banyak potensi  dari dua wilayah, seperti kawasan bukit menghasilkan rempah-rempah dan di dataran rendah banyak palawija, semangka, melon, ataupun cabai. Namun, selama ini tak ada proteksi terhadap hasil produksi petani karena tiap panen, harga jual banyak merugikan masyarakat. Sehingga, hal itu memerlukan proteksi dari pemerintah supaya usaha rakyat mendapat perlindungan dan meraih keuntungan.

Persoalan lain yang membelit masyarakat Kulonprogo antara lain, masih banyak anak usia belasan tahun putus sekolah karena orangtua tidak memiliki biaya melanjutkan pendidikan bagi anak mereka. Masalah lainnya, misalnya pajak yang dikenakan kepada tanah wakaf dirasakan memberatkan kehidupan warga masyarakat.

“Tanah wakaf setahu saya dibebaskan dari pajak. Tapi, tiga tahun berjalan, untuk tanah wakaf dibebani pajak. Mohon Pak Cholid menjembatani masalah ini. Sebab ini berlaku untuk Provinsi DIY,” ujar Sutoto warga Kelurahan/Kecamatan Wates. (RTO)

 

Baca Juga


  •      2016-03-29 15:15:54

  •      2017-02-19 11:53:11

  •      2016-03-30 09:57:35

  •      2016-03-30 13:50:07

  •      2016-03-29 14:12:38